Studi Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal Indonesia.pdf
Sumber: http://muhamadnurdinyusuf.wordpress.com/download/jurnal-manajemen-keuangan/Rabu, 13 November 2013
Pengaruh Partisipasi Anggaran, Tingkat Kesulitan Sasaran Anggaran, dan Evaluasi Anggaran Terhadap Tingkat Realisasi Anggaran Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan.pd
Sumber: http://muhamadnurdinyusuf.wordpress.com/download/jurnal-manajemen-keuangan/
Analissis Hubungan Struktur Modal Dengan Economic Value Added (EVA) Guna Menilai Kinerja Perbankan (Studi Kasus Saham Lima Bank Terbesar Berdasarkan Aset dan Modal di BEJ tahun 2003–2004).pdf
Sumber: http://muhamadnurdinyusuf.wordpress.com/download/jurnal-manajemen-keuangan/
Analisis Komparatif Resiko Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional dan BPR Syariah.pdf
Analisis Komparatif Resiko Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional dan BPR Syariah.pdf
Sumber:http://muhamadnurdinyusuf.wordpress.com/download/jurnal-manajemen-keuangan/FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL KEUANGAN YANG MEMPENGARUHI RESIKO SAHAM.pdf
FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL KEUANGAN YANG MEMPENGARUHI RESIKO SAHAM.pdf
Sumber:http://muhamadnurdinyusuf.wordpress.com/download/jurnal-manajemen-keuangan/Jurnal Persepsi Auditor Publik dan Auditor Intern terhadap Kinerja Manajerial.pdf
jurnal persepsi auditor publik dan auditor intern terhadap kinerja manajerial.pdf
Sumber: http://muhamadnurdinyusuf.wordpress.com/download/jurnal-manajemen-keuangan/JURNAL ANALISIS MANAJEMEN LABA DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PENGAKUISISI SEBELUM DAN SESUDAH M.pdf
Sumber: http://muhamadnurdinyusuf.wordpress.com/download/jurnal-manajemen-keuangan/
Selasa, 12 November 2013
Keuangan Negara Turun USD 166 Miliar
Setiap tahun, keuangan negara diklaim mengalami kebocoran sekira Rp1.000
triliun. Bahkan, di tahun 2013 ini, kebocoran keuangan negara disebut
mencapai USD116 miliar.
"Kebocoran keuangan negara 2013 hingga menyebabkan kerugian mencapai USD116 miliar. Itu hanya dari tiga pengelolaan yang tidak bener," kata Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto saat memberi pembekalan bagi Caleg DPRD se-DIY dari Partai Gerindra di Grand Pasifik Restoran, Jalan Magelang, Mlati, Sleman, DIY, Kamis (7/11/2013).
"Potensi pajak yang bocor USD36 miliar, anggaran negara USD50 miliar, dan subsidi energi sebanyak USD30 miliar. Kebocoran ini sudah berjalan puluhan tahun, perlu pemerintah yang mampu menutup kebocoran itu, ini perjuangan Partai Gerinda," tambahnya.
Prabowo menegaskan sistem ekonomi yang diterapkan pemerintah saat ini juga dinilai keliru. Sebab, neoliberalis tidak tepat diterapkan di Indonesia. Bahkan, dia menyatakan sistem perekonomian sejak 2004 tidak tepat diterapkan.
"Saya sejak 2004 mengatakan sistem Neo Liberal keliru diterapkan, karena yang menikmati hanya 1 persen sistem itu, sedangkan yang 99 persen jelas menyengsarakan rakyat," tegasnya.
Dia memberi contoh banyak potensi sumber daya alam Indonesia dikuasai pihak asing. Sehingga, kekayaan tidak tinggal dan dinikmati rakyat Indonesia. "Kepingin tanam modal, wani piro?" celetuknya.
Untuk itu, lanjutnya, Partai Gerindra harus bisa memenangkan dalam pesta demokrasi 2014 nanti. Pemerintah harus mampu menutup kebocoran-kebocoran keuangan negara itu.
"Kemenangan Gerindra, kebangkitan Indonesia. Kader militansi Gerindra harus semangat, percaya diri, harus mengerti tujuan perjuangan, Partai Gerindra sedang diharapkan rakyat Indonesia untuk bangkit membenahi pemerintah," tegasnya penuh semangat.
Sumber: http://economy.okezone.com/read/2013/11/07/20/893524/prabowo-keuangan-negara-bocor-usd116-miliar
"Kebocoran keuangan negara 2013 hingga menyebabkan kerugian mencapai USD116 miliar. Itu hanya dari tiga pengelolaan yang tidak bener," kata Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto saat memberi pembekalan bagi Caleg DPRD se-DIY dari Partai Gerindra di Grand Pasifik Restoran, Jalan Magelang, Mlati, Sleman, DIY, Kamis (7/11/2013).
"Potensi pajak yang bocor USD36 miliar, anggaran negara USD50 miliar, dan subsidi energi sebanyak USD30 miliar. Kebocoran ini sudah berjalan puluhan tahun, perlu pemerintah yang mampu menutup kebocoran itu, ini perjuangan Partai Gerinda," tambahnya.
Prabowo menegaskan sistem ekonomi yang diterapkan pemerintah saat ini juga dinilai keliru. Sebab, neoliberalis tidak tepat diterapkan di Indonesia. Bahkan, dia menyatakan sistem perekonomian sejak 2004 tidak tepat diterapkan.
"Saya sejak 2004 mengatakan sistem Neo Liberal keliru diterapkan, karena yang menikmati hanya 1 persen sistem itu, sedangkan yang 99 persen jelas menyengsarakan rakyat," tegasnya.
Dia memberi contoh banyak potensi sumber daya alam Indonesia dikuasai pihak asing. Sehingga, kekayaan tidak tinggal dan dinikmati rakyat Indonesia. "Kepingin tanam modal, wani piro?" celetuknya.
Untuk itu, lanjutnya, Partai Gerindra harus bisa memenangkan dalam pesta demokrasi 2014 nanti. Pemerintah harus mampu menutup kebocoran-kebocoran keuangan negara itu.
"Kemenangan Gerindra, kebangkitan Indonesia. Kader militansi Gerindra harus semangat, percaya diri, harus mengerti tujuan perjuangan, Partai Gerindra sedang diharapkan rakyat Indonesia untuk bangkit membenahi pemerintah," tegasnya penuh semangat.
Sumber: http://economy.okezone.com/read/2013/11/07/20/893524/prabowo-keuangan-negara-bocor-usd116-miliar
Senin, 11 November 2013
Keuangan Perlukan Peran API
Antara – Sel, 27 Agu 2013
Jakarta (Antara) - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan hampir semua permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara memerlukan peran dan penanganan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"Permasalahan pengelolaan keuangan negara, tata kelola penganggaran yang belum baik dan penyerapan anggaran yang tidak optimal, harus menjadi tema pengawasan seluruh APIP pada 2013 dan seterusnya," kata Chatib di Jakarta, Selasa.
Chatib mengatakan itu pada Konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2013 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan.
Dalam hal percepatan penyerapan anggaran, menurut Chatib, APIP dapat berperan memastikan bahwa seluruh unit kerja kementerian dan lembaga (K/L) dan pemda telah menyusun "disbursement plan" (rencana pencairan anggaran) dan "procurement plan" (rencana pengadaan), serta menjalankan rencana itu dengan disiplin.
"Lebih baik lagi kalau APIP dapat menjalankan fungsi konsultasi. Misalnya, dengan menyiapkan `help desk` pengadaan barang dan jasa. Itu dapat mengamankan belanja modal dan barang yang mungkin akan rendah karena keraguan pejabat pengadaan dalam melaksanakan kegiatan," ujarnya.
Selain itu, kata dia, APIP dapat melakukan pengawasan secara lebih tepat waktu pada saat proses pengadaan barang dan jasa dilakukan.
Menkeu mengatakan APIP pun harus bisa memastikan agar seluruh proses akuntansi dan pertanggungjawaban anggaran K/L dan pemda telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
"APIP harus melakukan kajian atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga atau pemda yang dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan tersebut," katanya.
Tidak hanya itu, lanjutnya, APIP harus giat memberi konsultasi dan bimbingan bila menemukan aparat di unit operasional yang belum paham tugas dan fungsi dalam proses pertanggungjawaban anggaran.
Menurut Menkeu, APIP juga selayaknya menjadi semacam "liaison officer" (perwira penghubung) bagi unit-unit operasional dalam menghadapi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, karena sebagai sesama auditor, APIP akan lebih mudah memahami bahasa pemeriksaan yang disampaikan BPK," tuturnya.
Terkait reformasi birokrasi yang sedang dilakukan berbagai K/L dan pemda, Chatib meminta APIP berperan dalam mengawasi jalannya reformasi pada pemerintahan pusat agar dapat mencapai peningkatan pelayanan publik.
Pengawasan itu, katanya, sangat penting karena dalam pelaksanaan proses reformasi birokrasi itu, pemerintah telah mengeluarkan belanja APBN.
"Pengawasan harus dilakukan dengan baik. Jangan sampai uang negara sudah banyak dikeluarkan, tetapi pelayanan publik tidak membaik," ujar Chatib.(tp)
Sumber: http://www.antarasumbar.com/berita/nasional/d/0/307706/menkeu-masalah-pengelolaan-keuangan-perlukan-peran-apip.html
Jakarta (Antara) - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan hampir semua permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara memerlukan peran dan penanganan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"Permasalahan pengelolaan keuangan negara, tata kelola penganggaran yang belum baik dan penyerapan anggaran yang tidak optimal, harus menjadi tema pengawasan seluruh APIP pada 2013 dan seterusnya," kata Chatib di Jakarta, Selasa.
Chatib mengatakan itu pada Konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2013 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan.
Dalam hal percepatan penyerapan anggaran, menurut Chatib, APIP dapat berperan memastikan bahwa seluruh unit kerja kementerian dan lembaga (K/L) dan pemda telah menyusun "disbursement plan" (rencana pencairan anggaran) dan "procurement plan" (rencana pengadaan), serta menjalankan rencana itu dengan disiplin.
"Lebih baik lagi kalau APIP dapat menjalankan fungsi konsultasi. Misalnya, dengan menyiapkan `help desk` pengadaan barang dan jasa. Itu dapat mengamankan belanja modal dan barang yang mungkin akan rendah karena keraguan pejabat pengadaan dalam melaksanakan kegiatan," ujarnya.
Selain itu, kata dia, APIP dapat melakukan pengawasan secara lebih tepat waktu pada saat proses pengadaan barang dan jasa dilakukan.
Menkeu mengatakan APIP pun harus bisa memastikan agar seluruh proses akuntansi dan pertanggungjawaban anggaran K/L dan pemda telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
"APIP harus melakukan kajian atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga atau pemda yang dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan tersebut," katanya.
Tidak hanya itu, lanjutnya, APIP harus giat memberi konsultasi dan bimbingan bila menemukan aparat di unit operasional yang belum paham tugas dan fungsi dalam proses pertanggungjawaban anggaran.
Menurut Menkeu, APIP juga selayaknya menjadi semacam "liaison officer" (perwira penghubung) bagi unit-unit operasional dalam menghadapi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, karena sebagai sesama auditor, APIP akan lebih mudah memahami bahasa pemeriksaan yang disampaikan BPK," tuturnya.
Terkait reformasi birokrasi yang sedang dilakukan berbagai K/L dan pemda, Chatib meminta APIP berperan dalam mengawasi jalannya reformasi pada pemerintahan pusat agar dapat mencapai peningkatan pelayanan publik.
Pengawasan itu, katanya, sangat penting karena dalam pelaksanaan proses reformasi birokrasi itu, pemerintah telah mengeluarkan belanja APBN.
"Pengawasan harus dilakukan dengan baik. Jangan sampai uang negara sudah banyak dikeluarkan, tetapi pelayanan publik tidak membaik," ujar Chatib.(tp)
Sumber: http://www.antarasumbar.com/berita/nasional/d/0/307706/menkeu-masalah-pengelolaan-keuangan-perlukan-peran-apip.html
Selasa, 05 November 2013
BPK Waspadai Modus Baru Pembobolan Keuangan Negara
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya modus baru "fraud" atau pembobolan keuangan negara dalam pengelolaan BUMD yang ditutupi dengan pemailitan badan usaha tersebut.Siaran pers BPK melalui laman resminya, Rabu, menyebutkan modus baru fraud dalam pengelolaan keuangan negara yang terjadi saat ini, tidak saja pada pengelolaan APBN/APBD tetapi juga dapat terjadi pada entitas pengelolaan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan (BUMN/BUMD).
Fraud dalam pengelolaan BUMD yang melibatkan kepala daerah, dan cenderung ditutupi dengan pemailitan BUMD tersebut adalah modus baru yang perlu segera dicermati dan disikapi secara proaktif.
Menurut BPK, menjelang Pemilu 2014 terdapat kecenderungan peningkatan risiko atas pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam pelaksanaan belanja bantuan sosial dan hibah, belanja modal dan belanja barang.
Peningkatan risiko yang dimaksud adalah meningkatnya risiko penyimpangan dalam pengelolaannya sehingga berpotensi menurunkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah.
Sementara itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 8 ayat (5), BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara (BUMN), badan layanan umum (BLU), badan usaha milik daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
Terkait dengan pelaksanaan amanat tersebut BPK menyelenggarakan Forum Komunikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan tema Mewujudkan Akuntabiltas, Meningkatkan Kinerja, Menuju Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Berdaya Saing. Acara tersebut diselenggarakan pada Selasa (29/10) di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta dan dibuka oleh Anggota BPK, Agung Firman Sampurna.
Forum tersebut membahas upaya peningkatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dan arah kebijakan pemeriksaan BPK Tahun 2013-2014, khususnya untuk entitas pemeriksaan BPK pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, serta wilayah Jawa yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
Langganan:
Postingan (Atom)