OLEH : Lanovia Witania B
Negara dalam upaya mencapai tujuannnya, pastilah memerlukan perangkat negara yang disebut pemerintah dan pemerintahannya. Pemerintah pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman dan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh negara, maka telah terjadi pula perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai dengan adanya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari rule government menjadi good paradigma governance, karena itu perlulah ada rangka pemerintahan yang kuat.
Reformasi birokrasi, adalah salah satu cara untuk membangun kepercayaan rakyat. Pengertian reformasi birokrasi sendiri ialah, suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama. Reformasi birokrasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku. Hal ini berhubungan dengan dengan permasalahan yang bersinggungan dengan authority atau formal power (kekuasaan).
Adapun tahapan-tahapan reformasi birokrasi ialah :
1)Meningkatkan pelayanan public guna mendapatkan kembali kepercayaan rakyat;
2) pelayanan public yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat;
3)perbaikan tingkat kesejahteraan pegawai.
Departemen keuangan adalah salah satu percontohan reformasi birokrasi yang mulai diberlakukan sejak tahun 2007. Tugas departemen keuangan, ialah membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara(undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara).
Adapun Depkeu juga memiliki fungsi, diantaranya:
1) Perumusan kebijakan nasional;
2) kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan negara.
Mengapa Depkeu adalah salah satu percontohan reformasi birokrasi, karena Departemen keuangan adalah Departemen yang strategis. Hampir semua perekonomian negara berhubungan langsung. Di departemen ini 62.000 orang berperan penting untuk birokrasi.
Program-program yang dikeluarkan Departemen keuangan tahun 2007 diantaranya:
1) Meliputi penataan organisasi, perbaikan sistem tata laksana (business process);
2) peningkatan manajemen sumber daya manusia (SDM);
3) perbaikan sistem struktur remunerasi.
Depkeu dengan Menkeu Sri Mulyani terus menjalankan reformasi birokrasi. Walaupun disisi lain masih banyak yang tidak yakin dengan program ini.
Pemerintah pun masih gamang dengan adanya reformasi birokrasi Depkeu akan memperbaiki kualitas pelayanan kepada publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Padahal reformasi birokrasi juga untuk menciptakan aparatur yang bersih, professional, dan bertanggung jawab untuk keteraturan dan keterbukaan.
Berdasarkan laporan world competition Report , Indonesia menduduki rangking ke 31 dari 48 negara. Dalam laporannya tersebut Indonesia termasuk tinggi tingkat korupsinya.
Tingginya tingkat korupsi di Indonesia adalah salah satu faktor mengapa pemerintah belum berani mengimplementasikan reformasi birokrasi sehingga reformasi birokrasi masih disebut jargon politik. Kurang baiknya pelayanan di Indonesia disebabkan oleh:
1) Gaji rendah(56%);
2) Sikap mental aparat pemerintah (46%);
3) Kondisi ekonomi buruk pada umumnya (32%);
4) Administrasi lemah dan kurangnya pengawasan (48%);
5) Dan lain-lain (13%).
Pemerintah masih belum yakin dengan adanya reformasi birokrasi akan langsung menghapuskan tingginya korupsi di Indonesia. Pemerintah tidak mau bersabar untuk mendapatkan perubahan. Padahal untuk mendapatkan suatu perubahan tak mungkin dengan cara yang cepat, karena semua itu ada proses tak semudah membalikan telapak tangan.
Bukan berarti dengan adanya reformasi birokrasi akan langsung mudah menghapuskan korupsi yang sudah mendarah daging di Indonesia. Perlu juga bantuan dari departemen-departemen yang lain khususnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya Depkeu saja yang harus mereformasi birokrasi, tetapi departemen-departemen lainnya juga harus bisa mencontoh Depkeu..
Rakyat juga merasa tidak yakin dengan adanya reformasi birokrasi. Mereka bahwa reformasi birokrasi nantinya pasti untuk kepentingan pribadi saja.
Padahal tujuan Departemen keuangan mengadakan reformasi birokrasi adalah untuk menaggalakan kepentingan dan kenikmatan pribadi. Untuk menjamin percapaian strategis dan target Depkeu tahun 2009 perlu dilakukan pengawasan secara lebih efektif dan efisien dengan berpedoman pada kebijakan intern Departemen keuangan Tahun 2009 (peraturan pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern pemerintah).
Reformasi birokrasi Depkeu dimulai dari kelembagaan, kemudian ketatalaksanaan, lalu manajemen. Dalam bidang kelembagaan, misalnya, dibentuk unit kepatuhan internal, membangun pusat pengaduan layanan. Di bidang sumber daya manusia diterapkan individual, pengaturan pola karier, serta penerapan kode etik dan majelis kode etik.
Setiap pegawai dituntut untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan organisasi, setiap pegawai dituntut memiliki integritas yangSesuai dengan tuntutan organisasi dan harapan masyarakat. Akan tetapi masih saja ada aparat birokrasi yang mengabaikan pelayanannya kepada masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan perlu juga mewujudkan prinsip-prinsip yang baik dan pemerintahan yang bersih Karena tidak hanya saja terfokus kepada pelayanan public tapi sebagai motor penggerak pembangunan dan aktifitas pemberdayaan.
Selama reformasi birokrasi sudah berjalan 2 tahun banyak perubahan yang menonjol, diantaranya:
1) pemendekan waktu pelayanan di berbagai direktorat jenderal, seperti penyelesaian Nomor pokok wajib pajak (NPWP) di ditjen pajak tiga hari menjadi sehari;
2) penyelesaian restitususi menjadi 12 bulan dan pergurusan pabean jalur prioritas dari 16 jam menjadi 20 menit. Ini terbukti bahwa reformasi birokrasi di Depkeu sudah membuahkan hasil.
Sebelum diadakannya reformasi birokrasi data di Departemen keuangan masih amburadul. Terbukti ada pegawai mangkir selama 10 tahun, namun tercatat baru bolos 6 bulan. Artinya Depkeu telah menggajinya selama sembilan tahun tanpa bekerja apapun. Orang tersebut sudah tidak bekerja sejak tahun 1997. semuanya dapat terungkap karena Depkeu menangani sendiri masalah sumber daya manusia (SDM).
Hal ini adalah salah satu bentuk pembuktian dari Departemen keuangan dan sebaiknya pemerintah jangan gamang sebelum semuanya dapat di lakukan dengan baik . optimis adalah kunci suatu keberhasilan dan dorongan dari berbagai pihak untuk menjalankan program –program di Indonesia, khususnya Reformasi Birokrasi di Depkeu.
Sumber: http://www.reform.depkeu.go.id/mainmenu.php?module=news&id=70
Tidak ada komentar:
Posting Komentar